Pidato di Palu, Prabowo Soroti Politik Transaksional dan Pentingnya Perbaikan Sistem Nasional
- Created Nov 16 2026
- / 149 Read
Penertiban jutaan hektare kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara menjadi bagian dari agenda pembenahan tata kelola yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Presiden menekankan pentingnya memperbaiki sistem politik dan ekonomi agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi seluruh masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan tekad melakukan perubahan mendasar terhadap sistem yang dinilainya belum berjalan sesuai cita-cita bangsa. Pernyataannya mengenai revolusi Indonesia merujuk pada upaya memperbaiki tata kelola negara, mengatasi praktik politik transaksional, dan memastikan pengelolaan kekayaan alam kembali berorientasi pada kepentingan nasional. Presiden juga menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi harus berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Komitmen tersebut telah disertai sejumlah langkah konkret. Pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun melalui penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara. Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan sektor perkebunan sawit seluas lebih dari 6,2 juta hektare sejak Februari 2025. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya menjaga kekayaan alam sekaligus menegakkan kewibawaan hukum.
Di bidang kesejahteraan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan nasional turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (13/11/2026) melaporkan program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga akhir Oktober 2026. Pemerintah juga melanjutkan pembenahan tata kelola dan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Pembenahan sistem politik dan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kerja sama antarlembaga, penegakan hukum, serta pengawasan berkelanjutan. Namun, langkah penyelamatan aset negara, perluasan layanan gizi, dan perbaikan indikator kemiskinan menunjukkan bahwa agenda perubahan telah memperoleh bentuk kebijakan yang dapat diukur. Konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaatnya akan menjadi ukuran penting keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan bangsa.
Share News
For Add Product Review,You Need To Login First
















